PATRIOTPENCERAH.ID-Peristiwa demonstrasi di Pati beberapa waktu lalu membuka mata kita tentang gaya kepemimpinan ortodoks yang masih banyak dijumpai di kalangan pemimpin daerah. Bupati Pati, dengan keputusannya menaikkan pajak dan menantang masyarakatnya untuk demo, telah melakukan tiga kesalahan fatal yang patut menjadi pelajaran bagi para pemimpin lainnya.
Pertama, Bupati Pati sepertinya merasa dirinya sebagai “raja kecil” yang memiliki wewenang absolut dan dekat dengan koneksi kekuasaan. Menurut teori kepemimpinan demokratis yang dikemukakan oleh Larry Diamond, seorang cendekiawan politik terkemuka, pemimpin yang baik adalah mereka yang memahami bahwa kekuasaan mereka berasal dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dalam kasus Bupati Pati, dirinya lupa bahwa dia dipilih oleh rakyat melalui PILKADA, bukan karena dia digdaya atau memiliki kuasa absolut.
Kedua, kenaikan pajak yang dilakukan oleh Bupati Pati terlampau tinggi, yaitu hingga 2,5 kali lipat. Menurut data dari Kementerian Keuangan, kenaikan pajak nasional rata-rata hanya sekitar 10-20% per tahun. Bahkan, di Provinsi Jawa Tengah, kenaikan pajak daerah rata-rata hanya sekitar 5-10% per tahun. Ini menunjukkan bahwa kenaikan pajak yang dilakukan oleh Bupati Pati tidaklah wajar dan dapat memberatkan masyarakat.
Ketiga, Bupati Pati menantang masyarakatnya untuk berdemo atas kebijakannya. Ini adalah ancaman perang terbuka yang dapat memecah belah masyarakat. Menurut teori psikologi massa, ketika seseorang ditantang, mereka cenderung akan menjadi defensif dan agresif. Dalam kasus ini, tantangan Bupati Pati kepada masyarakatnya untuk demo hanya akan memperburuk situasi dan mempertegang hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Seharusnya sebagai Bupati, Sudewo harus lebih bijaksana dalam menanggapi kritik dan masukan dari masyarakat. Seorang pemimpin yang baik adalah yang mampu mendengar dan memahami aspirasi masyarakatnya, bukan menantang mereka untuk demo.
Kejadian demonstrasi di Pati membuka mata kita bahwa masih banyak pemimpin bergaya ortodoks di Indonesia yang mengedepankan relasi dan kuasa, tanpa memahami esensi dari kepemimpinan itu sendiri. Menurut Presiden kita Jenderal Prabowo Subianto, seorang pemimpin harus memiliki “olah rasa, olah jiwa, dan olah pikir”. Bukan sekadar kemampuan olah anggaran dan olah kebijakan.
Maka, kedepannya, para pemimpin harus memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memiliki kekuasaan dan wewenang, tetapi juga tentang memahami dan merespons kebutuhan masyarakatnya. Mereka harus dapat menciptakan gaya kepemimpinan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang saat ini sedang merasa sakit akibat keadaan dan dampak kebijakan.
