Patriotpencerah.id- Agenda demonstrasi 25 Agustus kemarin, banyak mengandung kontroversi. Bukan hanya siapakah penggeraknya, tapi juga rangkuman kejelasan isi tuntutannya. Aktivitas unjuk rasa ,seolah lebih kental nuansa anarkinya dibanding penyampaian isi pesan para demonstran. Kejadian kemarin, secara tak sadar menimbulkan kesan negatif bagi dunia Internasional, bahwa arah Indonesia sedang mengalami turbulensi politik internal. Namun terlepas dari isi dari tuntutan aksi yang sejatinya ambigu ,mari kita akan mengupas lebih mendalam tentang urgensi dari DPR sebagai wadah aspirasi rakyat Indonesia.
Saat kita bicara tentang DPR, mungkin yang terbayang hanya rapat-rapat penuh drama atau rebutan kursi menteri. Padahal, DPR itu punya peran strategis dalam membangun negara dari dasar hingga ke puncak. Fungsi DPR tidak hanya soal bikin undang-undang, tapi juga mengawal anggaran dan mengawasi jalannya pemerintahan sebagai pilar penting dalam sistem checks and balances. Berdasarkan berbagai penelitian akademis dan data terbaru, DPR selama era pascareformasi berhasil menuntaskan sekitar 80% RUU yang diajukan pemerintah. Jadi, meski kadang dianggap kurang efektif, DPR sejatinya tetap produktif dan relevan. (Mietzner, 2020)(Tomsa, 2021)
Maka agar DPR bisa berfungsi maksimal, partisipasi aktif masyarakat adalah kunci utama. Pemilih yang cerdas dan paham politik akan memilih wakil yang mampu mewakili semua suara: perempuan, minoritas, dan kelompok sosial lainnya. Mekanisme pemilu yang demokratis memastikan keberagaman tersebut. Selain itu, transparansi proses legislatif juga menaikkan kepercayaan publik terhadap DPR. Dengan begitu, kritik yang sering muncul harus diimbangi dengan edukasi politik agar pemilih bisa mengambil peran secara benar dan kritis. (Warburton & Aspinall, 2019) (Power & Warburton, 2021)
Bubarin DPR? Bahaya, Bisa Jadi Malapetaka Politik!
Meski ada wacana pembubaran DPR karena kecewa dengan kinerjanya, langkah itu justru bisa membawa bencana bagi stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Dari pengalaman beberapa negara, pembubaran parlemen tanpa rencana pengganti yang matang sering berujung pada krisis konstitusional. DPR kita ini, justru selama banyak krisis termasuk pandemi COVID-19, berhasil memberikan kebijakan fiskal yang cepat dan tepat sebagai bentuk respons nyata. Jadi, alih-alih bubar, mending DPR diperkuat agar bisa terus menjalankan fungsinya secara baik. (Fealy, 2022) (Slater, 2021)
Dari semua bukti dan fakta, DPR masih merupakan fondasi demokrasi Indonesia yang kuat. Solusinya bukan dengan membubarkan, tapi dengan reformasi mendalam yang menitikberatkan pada pengawasan, transparansi, dan peningkatan partisipasi publik. Dengan cara ini, DPR dapat menjadi penjaga kebangsaan dan kenegaraan yang responsif dan akuntabel. Indonesia pun bisa maju tanpa kehilangan stabilitas dan kepercayaan rakyat. (Aspinall et al., 2022)
