PATRIOTPENCERAH, Bekasi — Sekretaris Umum PK IMM KH Ahmad Badawi Bekasi , Irfan Maulana, melontarkan kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak sebanding antara kualitas makanan dengan besaran anggaran yang dialokasikan.
Dalam keterangannya, Irfan Maulana menegaskan bahwa program yang seharusnya menjadi solusi pemenuhan gizi masyarakat justru berpotensi kehilangan makna apabila tidak dijalankan dengan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas anggaran.
“Kami menilai terdapat ketidaksesuaian antara harga yang dikeluarkan dengan kualitas makanan yang diterima masyarakat. Jika hal ini dibiarkan, maka program MBG hanya akan menjadi simbol kebijakan tanpa dampak substansial,” tegas Irfan Maulana.
Ia menyoroti bahwa setiap program yang menggunakan anggaran publik wajib dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan administratif. Ketidak sesuaian antara harga dan kualitas, menurutnya, merupakan indikasi lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program.
Lebih lanjut, PK IMM KH Ahmad Badawi Cabang Bekasi Raya mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari mekanisme pengadaan, standar gizi, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Program kerakyatan tidak boleh dijalankan secara seremonial. Negara harus memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Sebagai organisasi mahasiswa, PK IMM KH Ahmad Badawi Bekasi menegaskan perannya sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial, serta berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan prinsip keadilan sosial.***
