PATRIOTPENCERAH, CIKARANG – Julukan Kota Industri tampaknya belum menjadi jaminan bagi warga lokal Cikarang untuk dengan mudah mendapatkan pekerjaan di kampung halamannya sendiri. Di tengah gemerlap ribuan pabrik dan kawasan industri yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi, justru masih banyak para pencari kerja (pencaker) asli daerah yang mengaku kesulitan memperoleh pekerjaan.
Hal ini diungkapkan Eko Yulianto, salah satu pencaker asal Cikarang, dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang pada Rabu (5/6). Dalam forum tersebut, Eko menuturkan kisah pilu perjuangannya mencari kerja di kota kelahiran sendiri yang justru penuh tantangan.
“Sulitnya cari kerja di kota sendiri, tanah kelahiran saya. Di Cikarang masuk perusahaan harus bayar,” ungkap Eko.
Ia mengaku pernah diminta membayar uang muka sebesar lima juta rupiah oleh seorang calo, dengan janji akan diproses masuk ke salah satu pabrik di kawasan industri MM2100. Namun kenyataannya, setelah tiga bulan menunggu, pekerjaan yang dijanjikan tak kunjung datang.
“Rata-rata nominalnya besar, lima juta, sembilan juta, sampai dua puluh juta. Saya sempat bayar DP lima juta, tapi bulan pertama, kedua, ketiga, nggak ada kabar. Akhirnya saya minta uangnya balik, tapi dikembalikan dicicil,” beber Eko.
Fenomena pungutan liar oleh calo kerja ini bukan hanya dialami Eko. Siti F, seorang pencaker wanita asal Cikarang Utara, juga menceritakan pengalamannya saat mengikuti Job Fair yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Alih-alih mendapat pekerjaan, ia justru merasa acara tersebut tidak memberikan hasil yang nyata bagi pencari kerja lokal.
“Rasanya sia-sia ikut Job Fair. Nggak ada tindak lanjut, hanya formalitas saja,” keluh Siti.
Kesaksian Eko dan Siti menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi ribuan pencaker di Cikarang. Di tengah geliat industri yang seolah menjadi magnet ekonomi nasional, warga asli justru menghadapi tembok tinggi berupa praktik percaloan dan birokrasi yang menyulitkan.
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menggugurkan kewajiban lewat program-program seremonial, melainkan perlu turun tangan langsung menindak praktik calo kerja serta memastikan akses kerja yang adil dan transparan bagi warga lokal.***
