Kita dihebohkan oleh pandangan elit parpol yang menyatakan bahwa untuk menjadi ketua umum sebuah parpol diperlukan sosok Tauke alias bandar. Menurut pandangan elit tersebut, perkara bandar menjadi masalah yang utama untuk memimpin sebuah lembaga politik. Sekilas pernyataan ini mempunyai nilai kebenaran. Tanpa logistik (biaya) memang agak sulit rasanya menggerakkan mesin sebuah organisasi. Mengutip pandangan Arbi Sanit bahwa biaya logistik merupakan salah satu biaya besar dalam lembaga politik. Maka sampai disini, pernyataan ini mempunyai nilai kebenaran apabila dilontarkan oleh sosok yang awam tentang dunia politik.
Akantetapi pernyataan ini menjadi ambigu dan mempunyai dampak saat dilontarkan elit partai yang notabenenya mempunyai ideologi jelas, khususnya di Indonesia. Dalam sistem perpolitikan Indonesia spektrum ideologi parpol terbagi menjadi berbasis Agama, Nasionalis dan Sekuler-progresif. Pada pemilu awal 1955 misalnya, politik Indonesia diwarnai dengan ragam spektrum parpol ideologis mulai dari berbasis agama: Masyumi, NU, PSII, Perti,Partai Katolik, Parkindo, basis nasionalis-sosialis: PNI,IPKI,PSI, PIR dan partai Kiri: PKI,Murba,PRI, PRN,PBI, Acoma. Kemudian di pemilu 1971, parpol spektrum ideologis terbagi menjadi 3 yaitu berbasis Agama: PARMUSI, NU, PSII,PERTI,Parkindo, Partai Katolik; berbasis nasionalis: PNI, IPKI,MURBA dan berbasis kekaryaan&profesi: GOLKAR. Keterbagian ragam spektrum inilah yang kemudian hari disederhanakan pemerintah melalui fusi guna mengurangi biaya sistem logistik pemilu, menjadi PPP, PDI dan GOLKAR. Praktis sehabis pemilu 1971, Golkar menjuarai seluruh pemilihan. Meskipun demikian, partai berbasis ideologis seperti PPP dan PDI tetap memberikan berbagai perlawanan yang pada akhirnya menginisiasi api reformasi.
Di pemilu 1999, pasca reformasi Golkar yang sebelumnya digdaya berkuasa tumbang ditangan PDI Perjuangan, sebuah partai ideologis dari Megawati Sukarnoputri. PPP, partai ideologis lainnya turut membersamai kesuksesan tersebut menjadi 3 besar dalam pemilu. Beberapa partai ideologis lainnya seperti PBB (membawa nilai Masyumi), PAN (membawa nilai Muhammadiyah), PKB (membawa nilai NU) dan PK (embrio PKS,membawa nilai aktivis dakwah kampus-sekolah) turut berjaya di Senayan. Hanya PRD (membawa nilai sosial progresif/kiri) yang terbonsai ,itupun dicurigai karena terlalu kiri.
Dari lintasan sejarah tersebut, jelas terurai bahwa Politik Indonesia bukan perkara logistik semata bagi partai ideologis. Partai-partai yang bercokol saat ini juga mengemban nilai ideologis masing-masing, sebut saja Gerindra yang sedari awal membawa nilai ideologis Prabowo ; kemudian Nasdem membawa nilai ideologis Surya Paloh; Partai Demokrat dengan nilai ideologis SBY, dan PKS yang menjaga nilai ideologis embrionya pendahulunya PK.
Permasalahan parpol ideologis yang gagal saat ini lebih kepada ketidakmampuan membawakan visi & program ideologinya kepada konstituen. Ini pada akhirnya berdampak pada pemikiran konstituen bahwa: semua parpol sama saja. Padahal inilah yang harus dihindari oleh partai ideologis, dengan memunculkan segmentasi spektrum ideologi nya yang jelas Dimata konstituen nya.
Maka patut dipertanyakan, apakah maksud dan tujuan elit-elit yang mengemukakan narasi ini. Narasi yang dibuat bahwa ketua umum parpol harus Tauke atau bandar, secara tak langsung mendegradasi nilai-nilai yang terkandung dalam sistem perpolitikan di Indonesia, wabilkhusus partai-partai ideologis di Indonesia. Dengan narasi yang sesat dan menyesatkan tersebut, elit-elit ini seolah membenarkan “keserakahan” para petualang politik yang condong pragmatis dibalik baju atas nama rakyat dan pengembangan partai politik.
Padahal sejatinya di akar rumput, nilai-nilai ideologis masih banyak dipegang teguh. Contoh saja PKB, yang mayoritas melihat tokoh dengan nilai ideologis NU, Atau pemilih PDI P yang melihat nilai ideologis marhaenisme dan PPP yang melihat nilai ideologis kultur pesantren di Indonesia. Maka narasi tersebut seolah merendahkan para konstituen yang mati-matian memegang nilai ini.
Pada akhirnya, elit-elit seperti ini harusnya berpikir ulang untuk tetap di partai berbasis ideologis. Sebab jika pola pikirnya masih perkara “logistik” bukan “strategi dan program”, bisa dipastikan yang mereka perjuangkan bukanlah konstituen, melainkan cuan dan kepentingan.
Wallahu alam bishawab
Ir. Rachmat P Hadi Wibowo, ST,MT
Ketua ICMI ORSAT Pesanggrahan & Ketua PEMUDA MUSLIMIN PC JAKARTA SELATAN PERIODE 2022-2025
