PATRIOTPENCERAH.ID- Menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan digelar pada akhir September 2025, internal partai Islam legendaris ini mulai memanas. Berbagai nama mencuat sebagai kandidat nahkoda partai, dari sosok petahana Mardiono hingga Sandiaga Uno, bahkan kerabat Haji Isam yaitu Dr Amran Sulaiman, turut meramaikan bursa kandidat. Namun, fenomena yang menarik perhatian adalah kehadiran Kiyai Prof Husnan Fananie, seorang ulama, akademisi, dan diplomat yang mantap maju dalam kontestasi politik tersebut.
Kiyai Husnan Fananie bukan sekadar nama. Dalam sejarah politik Islam nasional, sosok kiyai yang terjun ke panggung politik utama bukanlah hal yang mudah ditemukan; Gus Dur adalah contoh langka yang menggebrak panggung nasional dengan latar belakang kiai. Kehadiran Kiyai Husnan Fananie mendapat sambutan hangat dari kalangan kyai dan santri yang melihat ini sebagai momentum langka untuk menguatkan posisi PPP sebagai partai Islam yang berakar kuat, sekaligus tantangan besar bagi beliau untuk membuktikan kepiawaian memimpin lembaga politik yang kompleks.
Mengelola partai politik sebesar PPP menuntut kepemimpinan yang bertangan dingin. Teori kepemimpinan politik dari Hutington menyatakan bahwa sukses sebuah partai ditentukan oleh kemampuan pemimpinnya dalam mengelola konflik internal, memobilisasi dukungan, serta menata strategi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Cendekiawan politik Seymour juga menegaskan bahwa partai yang bangkit dari keterpurukan harus dibangun atas fondasi jaringan yang kuat, ideologi yang jelas, serta kepemimpinan visioner.
Dalam konteks tersebut, Kiyai Husnan Fananie membawa sejumlah keunggulan. Pertama, ia memiliki jaringan politik kokoh, baik secara internal di PPP—sebagai tangan kanan dua mantan ketua umum (Alm. Hamzah Haz dan Alm. Surya Dharma Ali) —maupun eksternal melalui peranannya sebagai ketua umum Parmusi, yang menjadi simpul penting pengkaderan dan basis suara. Kedua, ia merupakan perpaduan unik antara cendekiawan, rohaniawan, budayawan, dan akademisi, yang mampu menginspirasi bukan hanya pada tingkat pesantren asalnya, tetapi juga lintas kalangan pesantren di Indonesia. Ketiga, visi keummatan beliau menekankan pentingnya kesadaran politik bagi umat Islam, terutama kalangan santri dan aktivis Islam, agar tidak menjadi objek politik semata, melainkan menjadi subjek aktif dalam demokrasi.
Sikap rendah hati Kiyai Husnan Fananie yang rela “turun pangkat” untuk mengabdi sebagai ketua umum PPP dengan niat mengabdi sebagai ibadah kepada Allah SWT adalah tanda keikhlasan dan kesungguhan dalam membangun partai. Ini merupakan sinyal positif bagi internal PPP, bahwa kepemimpinan partai tidak hanya soal pencapaian duniawi, tetapi perjuangan untuk menjaga jatidiri dan masa depan umat Islam di kancah politik nasional.
Namun, jalan kebangkitan PPP bukan tanpa rintangan. Partai ini harus menjawab dilema antara mempertahankan akar tradisional sebagai partai santri dan membuka ruang bagi generasi muda serta pemilih urban yang lebih heterogen. Modernisasi kaderisasi, penguatan jaringan koalisi lintas ormas, kampanye nilai-nilai integritas dan kebijakan pro-rakyat, serta pemanfaatan media digital sebagai medan pertempuran opini politik, harus menjadi strategi utama Husnan Fananie.
Keberhasilan Kiyai Prof Husnan Fananie dalam memimpin PPP akan tergantung pada kemampuannya menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan pragmatisme politik modern. Bila berhasil, PPP tidak hanya akan bangkit sebagai partai Islam yang melegenda, tetapi juga sebagai kekuatan politik inklusif yang adaptif menghadapi dinamika zaman.
Seiring dengan muktamar yang kian dekat, publik dan pendukung PPP menanti apakah seorang ulama yang juga cendekiawan dan diplomat ini mampu menghidupkan kembali semangat dan pamor partai legendaris berlogo Baitullah tersebut. Yang jelas, bagi presiden Prabowo Subianto keterpilihan beliau kelak akan menjadi penguatan sistem ketahanan dan kerangka bernegara, menghadapi tensi situasi geopolitik yang tidak menentu.
