-
- dampak power wheeling menurut SP PLN
PATRIOTPENCERAH.ID-Isu power wheeling kembali menguat. Hal ini dikarenakan adanya informasi bahwa masuknya skema power wheeling dalam DIM RUU EBET oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada RDP Komisi VII DPR di akhir bulan lalu. Dalam usulannya pemerintah berencana untuk memasukkan kembali klausul kerja sama jaringan atau power wheeling dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT), setelah sempat ditarik pada Januari 2023 lalu. Isu ini mendapat beragam reaksi yang pada umumnya menentang rencana tersebut.
Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) misalnya sangat menyayangkan terhadap usulan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat tersebut harus kembali digulirkan. Menurut pihaknya skema power wheeling mendapat evaluasi dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan menganggap skema bisnis itu dapat merugikan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
“Dan kala itu, Menteri ESDM sempat menegaskan posisi pemerintah yang tidak memasukkan skema power wheeling ke dalam RUU EBT, dan ini dikuatkan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk mencabut usulan tersebut”, ujar press release DPP SP PLN seperti yang dilansir patriotpencerah.id pada (05/12/23).
Selanjutnya SP PLN menolak keras rencana power wheeling pemerintah melalui menteri ESDM tersebut. Menanggapi press release dari SP PLN di media Instagram, akun resmi Pemuda Muslimin DPC Jakarta Selatan memberikan komentar.
“Tolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Jaga BUMN dari tangan Oligarki”, cuit akun @pemudamuslimin.js dalam postingan akun @sppln_id pada (05/12/23).
Mengkonfirmasi hal tersebut, Ketua Pemuda Muslimin DPC Jakarta Selatan Rachmat P.H. Wibowo, ST, MT membenarkan sikap tersebut. Power Wheeling dalam pandangannya, mempunyai kemudharatan lebih banyak dibandingkan kebermanfaatannya.
“Ya (itu) benar sikap kami”, jawabnya
Menurutnya pemuda muslimin akan tegak melawan kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat Indonesia sengsara. Termasuk kebijakan rancangan power wheeling yang ada sekarang. Hal ini sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh para pendiri pemuda muslimin seperti H.Agus Salim dan Abikusno di masa lampau. Pemuda muslimin juga mendorong pemerintah, agar merenungi kembali pesan konstitusi, sebelum mengambil kebijakan jangka panjang.
“Kami berharap agar rencana (tersebut) dimatangkan oleh seluruh pihak tanpa merugikan rakyat Indonesia”, tutupnya.
